Potensi Pengembangan Sukuk Korporasi di Indonesia

Krisis keuangan global yang dimulai dari krisis Subprime Mortgage Amerika semakin memberikan tekanan kepada perekonomian dunia. Bubling yang terjadi dalam industri keuangan global membuat beberapa negara mulai memperhatikan dan merestrukturisasi sistem yang ada. Pasalnya gain yang selama ini membutakan ternyata hanyalah sekedar nilai nominal tanpa diikuti nilai riil yang sebenarnya.

Bunga yang dijanjikan sebelumnya kepada investor dari instrumen keuangan yang dimilikinya ternyata hanya isapan jempol belaka karena underlying asset-nya rata-rata berupa hipotek yang dijamin oleh hipotek lainnya, jadi jangan heran jika antara nilai riil dan nilai nominal bisa berbeda beberapa kali lipatnya. Inilah yang menjadi masalah di kemudian hari karena kepemilikan instrumen investasi tidak dijamin asset riil.

Investor merasa ditipu dengan produk-produk investasi konvensional yang ternyata tidak memberikan imbal hasil yang diharapkan seperti yang dijanjikan sebelumnya. Akhirnya mereka mulai mencari alternatif lain selama investasi yang dilakukan itu memberikan imbal hasil yang memuaskan. Sukuk yang merupakan obligasi berbarsis syariah sebagai salah satu alternatif investasi mulai dilirik. Selain instrumen ini memberikan imbal hasil yang sama instrumen konvensional, sukuk juga lebih aman karena mensyaratkan adanya underlying asset, juga lebih transparan dalam pengelolaan dana.

Sukuk berasal dari kata Bahasa Arab, ‘Shuk’ yang artinya sertifikat. Pada dasarnya ini adalah sertifikat investasi bukan sebuah surat hutang, maka istilah ‘sukuk’ lebih tepat digunakan daripada ‘obligasi syariah’. Pembentukan instrumen ini didasarkan fatwa MUI yang dikeluarkan melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) no 32/DSN-MUI/IX/2002 yang menjelaskan bahwa obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang yang berprinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah dan mewajibkan emiten tersebut untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/free serta membayar kembali dana obligasi setelah jatuh tempo.

Adanya kewajiban menyertakan akan dalam penerbitan sebuah sukuk maka dikenal beberapa akad yang dapat dipergunakan dalam penerbitan sukuk tersebut, antara lain mudharabah, murabahah , ijarah, istishna, dan musyarakah. Tiga akad yang disebut pertama merupakan yang paling sering dipakai sementara kedua akad yang terakhir disebut baru disahkan penggunaannya pada revisi peraturan Bapepam Nomor IX.A.14.tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal.

Dibandingkan penerbitan obligasi konvensional, obligasi sukuk memiliki persyaratan yang lebih rumit. Perusahaan harus menyediakan underlying asset, memberikan laporan berkala, serta penggunaannya harus berada pada koridor syariah atau tidak. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan disinggung sedikit perbedaan antara obligasi sukuk dengan obligasi konvensional, yakni:

· Tingkat pendapatan dari obligasi sukuk berasal dari tingkat rasio bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh emiten dan investor sedangkan untuk pendapatan obligasi konvensional lebih berdasarkan tingkat suku bunga.

· Sistem pengawasan sukuk diawasi oleh pihak Wali Amanat yang mekanismenya juga diawasi pula oleh DSN sejak penerbitan obligasi sukuk tersebut sampai masa berakhirnya, sementara pada obligasi konvensional hanya diawasi oleh Wali Amanat saja.

· Jenis industri yang dikelola oleh emiten yang menerbitkan obligasi sukuk serta hasil pendapatannya harus terhindar dari barang non-halal, bersifat riil, mengandung asas manfaat, dengan berdasarkan nilai uang itu sendiri bukan komoditas, serta tidak mengenal time value of money. Namun pada obligasi konvensional tidak mengharuskan poin-poin diatas selama masih bisa memberikan keuntungan bagi investornya.

· Sifat instrumen dalam obligasi sukuk merupakan penyertaan kepemilikan atau penyertaan terhadap aset sementara dalam obligasi konvensional bersifat pengakuan utang.

Penghitungan perpajakan untuk sukuk sama seperti penghitungan obligasi konvensional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2002 tentang pajak penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek, dan diatur pelaksanaannya dengan keputusan Menkeu RI Nomor 121/KMK.03/2002 dan ditetapkan pada 1 April 2002. Tidak ada pembedaan di dalamnya, baik untuk obligasi sukuk atau obligasi konvensional.

Keuntungan-keuntungan yang didapatkan dalam penerbitan sukuk dapat memberikan keleluasaan bagi korporasi dalam menggalang dana tanpa terbebani oleh perubahan tingkat suku bunga yang cenderung fluktuatif karena penetapan pembagian imbal hasil telah disepakati pada awal terjadinya akad. Dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia, perkembangan industri sukuk Indonesia masih tertinggal jauh.

Mengacu data dari Islamic Finance Information Services, total penerbitan sukuk global tahun 2008 sebanyak 191 dengan nilai emisi sebesar US$16,71 miliar, meningkat di tahun 2009 menjadi 750 dengan nilai emisi sebesar US$32,136 miliar. Di Indonesia sendiri, sampai dengan kuartal II/2010, penerbitan sukuk hanya berjumlah 23 dengan nilai emisi Rp21,24 triliun. Ini pun masih didominasi oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBBN) atau sukuk negara dengan nilai Rp20,54 triliun, sisanya baru sukuk korporasi yang memiliki nilai emisi sebesar Rp700 miliar.

Minimnya suply sukuk korporasi di Indonesia lebih disebabkan:

· Masalah variasi, banyaknya jenis sukuk di Indonesia, sampai akhir tahun 2009 tercatat baru ada tiga akad, sementara dua akad tambahan baru disahkan pada Februari 2010.

· Masalah likuiditas, belum ramainya penjualan sukuk di Indonesia, Investor cenderung hold to maturity sebagian besar karena bingung apakah inatrumen ini bisa dijual atau tidak.

· Masalah sosialisasi yang masih kurang, perusahan masih harus berkonsultasi ke luar negeri dan belum terbiasa untuk menerbitkan sukuk.

· Masalah mahzab yang berbeda beda, adanya perbedaan penafsiran mengenai sukuk di setiap tempat yang berbeda.

· Masalah indentitas, instrumen ini masih serupa dengan yang konvensional sehingga orang menganggap sukuk hanyalah sekedar bentuk syariah dari obligasi.

· Masalah ukuran, sukuk yang ada di Indonesia belum menjangkau ukuran menengah ke bawah, baru di atas Rp 500 miliar.

· Masalah tenor, jangka waktu yang ada masih kurang panjang, maksimal hanya 7 tahun (konvensional bisa 10-15 tahun)

Jika kendala-kendala tersebut bisa diatasi tidak mungkin industri sukuk nasional akan bisa menyaingi industri sukuk Malaysia yang penetrasinya melebihi obligasi konvensional. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia obligasi sukuk berpotensi membesar bahkan akan melebihi industri sukuk Malaysia.Tentunya sukuk juga jangan hanya dilihat sebagai alternatif pendanaan bagi perusahaan tetapi juga menutupi kelemahan dalam obligasi konvensional yang cenderung menimbulkan bubling seperti krisis finansial yang masih berlangsung saat ini. Selain lebih aman dan transparan dari segi pengelolaan investasi, mekanisme risk sharing sehingga tidak ada untung di atas rugi.

Ditulis oleh:
Indra & Anton Hermansyah
Analis Bisnis Indonesia Intelligence Unit

Iklan

One comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s