Dampak Penerapan PSAK Terbaru terhadap Perpajakan

Konvergensi penerapan International Financial Reporting Standards (IFRS ) dalam sistem akuntansi Indonesia tidak hanya berdampak pada perubahan dalam sistem akuntansi Indonesia sendiri, namun juga peraturan perpajakan didalamnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, sistem perpajakan akhirnya akan mengalami perubahan dan tentu saja akan ada tarik ulur kepentingan yang bermain didalamnya, karena sampai saat ini baru sistem akuntasi Indonesia saja yang mulai mengadopsi IFRS, sementara dari sisi perpajakan masih belum ada perubahan.

Perubahan dalam pelaporan akuntansi perlu diterapkan secepat mungkin, terutama setelah IFRS mulai diadopsi oleh Uni Eropa (UE), International Organization of Securities Commissions (IOSCO), World Bank, Asean Development Bank (ADB), G7, dan terakhir G20. Amerika sendiri akan memberlakukan sistem IFRS ini pada tahun 2014, namun Indonesia lebih cepat dengan memberlakukan sepenuhnya di tahun 2012.

Adanya konvergensi akan memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan yang dikenal secara internasional dan akan lebih banyak pengungkapan-pengungkapan baru yang sebelumnya tidak terinci dari laporan keuangan yang sekarang ini digunakan.

Selain itu dengan penggunaan IFRS ini akan merubah pendekatan biaya perolehan nilai buku yang selama ini menggunakan historical cost menjadi fair value, karena dinamisnya kondisi pasar dan perubahan yang sangat cepat menyebabkan historical cost tidak relevan lagi digunakan, maka penggunaan fair value akan lebih mencerminkan nilai buku sebenarnya di pasar.

Untuk itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyiapkan berbagai langkah penerapan fair value tersebut yang mengacu IFRS dengan menerbitkan PSAK revisi yang dimulai pada tahun 2006, yaitu PSAK 50 dan 55 yang mengatur instrumen keuangan, PSAK 13 yang mengatur properti investasi, PASK 16 yang mengatur aset tetap, PSAK 30 yang mengatur penyewaan dan terakhir PSAK 10 mengenai pengaruh perubahan nilai tukar valuta asing.

Penerapan perubahan sistem akuntasi tersebut tentunya akan menimbulkan biaya tambahan bagi perusahaan karena akan ada beberapa penyesuaian dalam pencatatan perusahaan terutama dalam revaluasi aset tetap, sewa operasi atau sewa pembiayaan dan masalah functional currency yang digunakan dalam laporan keuangan sebuah perusahaan.

Dalam PSAK 16 disinggung mengenai revaluasi aset. Aset harus direvaluasi sesuai masa manfaatnya. Aapabila aset masih produktif meski telah habis masa depresiasinya, tidak mesti mengikuti standar pajak, yang hanya mengakui revaluasi jika ternyata hasil dari revaluasi itu memperpanjang masa produktifnya, namun tidak sebaliknya jika terjadi penurunan (impairment) sehingga akan terjadi gap yang besar antara pencatatan transaksi secara fiskal dan akuntansi.

PSAK 55 dan 50 mengharuskan bank melakukan pelaporan loan dengan meggunakan Effective Interest Rate (EIR) pasar, loan tersebut menggunakan term lain seperti floating atau flat. Hal ini bertujuan agar yield yang sebenarnya dapat diketahui dan komparasi produk bisa ‘apple to apple’. Kemudian untuk Non Performing loan (NPL) dan off market loan (seperti meminjamkan ke perusahaan satu grup) harus tetap dibuat estimasi maturity date dan tingkat bunganya agar pelaporan keuangan menjadi lebih transparan.

Perubahan pada PSAK 10 yang akan berlaku efektif tahun 2012 terkait masalah functional currency yaitu mata uang yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Pada perubahan terbaru, functional currency tidak harus dalam rupiah. Perusahaan bisa mencatat kegiatan operasional sehari-hari dalam mata uang apapun. Perusahaan wajib mengkonversi dalam rupiah atau dolar setiap laporan keuangan yang akan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti tertuang dalma PMK 196/PMK.03/2007 mengenai tata cara pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang hanya Dollar Amerika Serikat. Hal ini berkebalikan dengan PSAK 10 setiap laporan keuangan yang memperbolehkan menggunakan mata uang apa pun, tergantung seringnya perusahaan tersebut menggunakan mata uang asing lain dalam setiap transaksinya.

Perbedaan prinsip dalam akuntansi keuangan dan pelaporan pajak harus segera diatasi. Revisi dalam standar akuntansi keuangan juga harus bersinergi dengan aturan perpajakan, begitu pula sebaliknya. Tujuan revisi dalam PSAK oleh DSAK adalah untuk meningkatkan transparansi dan keakuratan pencatatan. Gap yang terjadi antara peraturan perpajakan dan pencatatan akuntasi baru menurut IFRS bisa diselesaikan dengan diskusi antara kedua belah pihak sehingga win-win solution akan terjadi. Pilihan yang mungkin terjadi adalah DJP akan mengadopsi keseluruha aturan dalam IFRS, sebagian atau mungkin tidak sama sekali. Jangan sampai perusahaan karena terbentur peraturan perpajakan, membuat mereka bekerja dua kali untuk membuat pelaporan, pertama yang mengikuti IFRS dan kedua yang mengikuti DJP, tentunya hal ini akan memberikan cost tambahan bagi perusahaan, baik waktu maupun uang.

Ditulis Oleh :
Indra & Anton Hermansyah
Analis Bisnis Indonesia Intelligence Unit

Iklan

One comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s